akte jual beli

 5 Mei 1992

AKTA JUAL BELI TANAH 

1. Nama : Didi Koswara

Tempat/Tgl,Lahir : Subang, 01 September 1945

Jenis Kelamin : Pria 

Agama : Islam 

Alamat : Cirapuhan Dago Atas 07/01

Notaris : Melly Nathaniel SH.

Selanjutnya disebut Penjual atau Pihak I.


2. Nama : Iwan Surjadi

Tempat/Tgl,Lahir : -

Jenis Kelamihn : Pria

Agama : Islam

Alamat : Bandung Jl. Budi Asih no.25

Notaris : Melly Nathaniel

Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak II.


Menyatakan surat jual beli tanah yang dimaksud seluas 270m persegi yang berkedudukan di Blok Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dengan batas-batas sbg berikut:

Utara : Tanah Eighendom

Selatan : Tanah Ismail Tanjung

Timur : Tanah Eman

Barat : Tanah Eighendom

 

 

5 Mei 1992

AKTA JUAL BELI TANAH 

1. Nama : Ismail Tanjung

Tempat/Tgl,Lahir : -

Jenis Kelamin : Pria 

Agama : Islam 

Alamat : Bandung Jl. Dago elos II nomor 121 rt 02 rw 02

Notaris : Melly Nathaniel SH.

Selanjutnya disebut Penjual atau Pihak I.


2. Nama : Iwan Surjadi

Tempat/Tgl,Lahir : - 50 tahun ( tahun 1992 ) 

Jenis Kelamihn : Pria

Agama : 

Alamat : Bandung Jl. Budi Asih no.25

Notaris : Melly Nathaniel

Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak II.


Menyatakan surat jual beli tanah yang dimaksud seluas 868m persegi yang berkedudukan di Blok Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dengan batas-batas sbg berikut:

Utara : Tanah Didi Koswara

Selatan : Tanah Ateng

Timur : Tanah Minan

Barat : Tanah Eighendom

 

!6 Agustus 1956

AKTA JUAL BELI TANAH 

1. Nama : M Wikarta

Tempat/Tgl,Lahir : -

Jenis Kelamin : 

Agama : 

Alamat : Kp. Gandok Jl. Ciumbuleuit no,22 Ds.Sukajadi

Notaris : Nonoh

Selanjutnya disebut Penjual atau Pihak I.


2. Nama : Tomi

Tempat/Tgl,Lahir : -

Jenis Kelamihn : Pria

Agama : Islam

Alamat : Kp. Cirapuhan Desa Coblong

Notaris : Nonoh

Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak II.


Menyatakan surat jual beli tanah yang dimaksud dengan harga Rp.840,- yang berkedudukan di Blok Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dengan batas-batas sbg berikut:

Utara : Tanah M Wikarta

Selatan : Tanah M Wikarta

Timur :  Tanah Mama Ejong

Barat :Tanah Sissching Pensiun

 


 

24 Januari 1995

AKTA JUAL BELI TANAH 


1. Nama : Eman Rachman Hadisaputra bin ewung binti nawisan

Tempat/Tgl,Lahir : -(77 Tahun)

Jenis Kelamin : Pria 

Agama : Islam 

Alamat : Kp.Cirapuhan rt04 rw01

Notaris : Drs.M. Askary.W.

Selanjutnya disebut Penjual atau Pihak I.


2. Nama : Suratman

Tempat/Tgl,Lahir : - (44 Tahun)

Jenis Kelamihn : Pria

Agama : Islam

Alamat : Kp.Cirapuhan rt04 rw01

Notaris : Melly Nathaniel

Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak II.




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 14 dan 15 UU 1/1946

Gambar
    pendapat ahli  Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bambang Harymurti Sebut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 Membahayakan Kehidupan Demokrasi JAKARTA, HUMAS MKRI  – Wartawan senior Bambang Harymurti yang menjadi ahli Pemohon dalam Perkara  Nomor 78/PUU-XXI/2023  mengatakan, penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi, terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, menurut Bambang, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak lagi berlaku. “Bahaya penerapan Undang-Undang ini pada kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik termasuk hak konstitusi saya ketika didakwa dengan Pasal 14 ini dua dekade silam,” ujar Bambang yang juga me...
Baca selengkapnya

pendapat ahli

Gambar
    pendapat ahli  Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bambang Harymurti Sebut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 Membahayakan Kehidupan Demokrasi JAKARTA, HUMAS MKRI  – Wartawan senior Bambang Harymurti yang menjadi ahli Pemohon dalam Perkara  Nomor 78/PUU-XXI/2023  mengatakan, penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi, terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, menurut Bambang, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak lagi berlaku. “Bahaya penerapan Undang-Undang ini pada kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik termasuk hak konstitusi saya ketika didakwa dengan Pasal 14 ini dua dekade silam,” ujar Bambang yang ju...
Baca selengkapnya