rekapitulasi pengajuan

 

Rekapitulasi warga RW 01 Dago Bandung yang memohon rekomendasi hak pertanahan pada tanah eigendome 3740 / 3741 / 3742 / 6467 DI CIRAPUHAN RW 01 KELURAHAN DAGO KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG

NO

Nama

LUAS TANAH/RUMAH

NO KTP

1

Enay Suhara

158m

3273020508550001

2

Lukman

40m

32730210055720020

3

Edy SUratno Djudju juarsih

56m

327302550190004

4

Engkos Kosasih

200m

10500603116030001

5

Ecin

70m

3273024609640008

6

Sulaeman Atikah

200m

3273184711610002

7

Nana Rukmana

85m

3273020807780001

8

Entis Sutisna

80m

3273021808820011

9

Oman Abdurrahman

45m

3273022408590009

10

Ending Lina Atikah

48m

3273025908690011

11

Rahmat bin Anda

27m

3273021109740011

12

Dedi bin Rosid

60m

3273022203730001

13

Yati Maryati

48m

1050066308595001

14

Suryadi

50m

3273020606600001

15

Muhammad Basuki Yaman

80m

3273022306760011

16

Kurma khurma

20m

Komunitas

17

Asep Marna

100m

3273022306760011

18

Empud

66m

1050060211743008

19

Erna Maulina

200m

1050064910623001

20

Boy Erwin

200m

1050060909603001

21

Dian Krisdiansyah

180m

1050062507823008

22

Teti Rohayati

90m

3273024712680014

23

Patah bin Anda

60m

3273020811720019

24

Sudirman

30m

3601130107560025

25

Cece bin Enung Wardi

190m

 

26

Triyono

30

3273021006740001

27

Masjid

200m

 

28

Imas Sumarni binti Rosid

40m

3273024306710020

29

Yayat Sutaryat

60m

3273021402620001

30

Makam Warga

400m

 

31

Lapangan Bola

3000m

 

32

Hirwan Marsudi

50m

3312110704850002

33

Tati Susanti

50m

3273025508560001

 

Koordinator

 

Muhammad Basuki Yaman

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 14 dan 15 UU 1/1946

Gambar
    pendapat ahli  Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bambang Harymurti Sebut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 Membahayakan Kehidupan Demokrasi JAKARTA, HUMAS MKRI  – Wartawan senior Bambang Harymurti yang menjadi ahli Pemohon dalam Perkara  Nomor 78/PUU-XXI/2023  mengatakan, penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi, terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, menurut Bambang, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak lagi berlaku. “Bahaya penerapan Undang-Undang ini pada kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik termasuk hak konstitusi saya ketika didakwa dengan Pasal 14 ini dua dekade silam,” ujar Bambang yang juga me...
Baca selengkapnya

akte jual beli

 5 Mei 1992 AKTA JUAL BELI TANAH  1. Nama : Didi Koswara Tempat/Tgl,Lahir : Subang, 01 September 1945 Jenis Kelamin : Pria  Agama : Islam  Alamat : Cirapuhan Dago Atas 07/01 Notaris : Melly Nathaniel SH. Selanjutnya disebut Penjual atau Pihak I. 2. Nama : Iwan Surjadi Tempat/Tgl,Lahir : - Jenis Kelamihn : Pria Agama : Islam Alamat : Bandung Jl. Budi Asih no.25 Notaris : Melly Nathaniel Selanjutnya disebut Pembeli atau Pihak II. Menyatakan surat jual beli tanah yang dimaksud seluas 270m persegi yang berkedudukan di Blok Cirapuhan Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung dengan batas-batas sbg berikut: Utara : Tanah Eighendom Selatan : Tanah Ismail Tanjung Timur : Tanah Eman Barat : Tanah Eighendom     5 Mei 1992 AKTA JUAL BELI TANAH  1. Nama : Ismail Tanjung Tempat/Tgl,Lahir : - Jenis Kelamin : Pria  Agama : Islam  Alamat : Bandung Jl. Dago elos II nomor 121 rt 02 rw 02 Notaris : Melly Nathaniel ...
Baca selengkapnya

pendapat ahli

Gambar
    pendapat ahli  Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Bambang Harymurti Sebut Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 Membahayakan Kehidupan Demokrasi JAKARTA, HUMAS MKRI  – Wartawan senior Bambang Harymurti yang menjadi ahli Pemohon dalam Perkara  Nomor 78/PUU-XXI/2023  mengatakan, penerapan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana membahayakan kelangsungan kehidupan demokrasi, terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, menurut Bambang, Mahkamah Konstitusi sepatutnya menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak lagi berlaku. “Bahaya penerapan Undang-Undang ini pada kelangsungan kehidupan demokrasi bangsa terutama menyangkut hak konstitusional warga untuk menyampaikan informasi kepada publik termasuk hak konstitusi saya ketika didakwa dengan Pasal 14 ini dua dekade silam,” ujar Bambang yang ju...
Baca selengkapnya